Oleh: Lalu Rahadian Budiman
Memasuki
tahun 2014 ini hampir seluruh daerah di Indonesia masih dihadapkan pada salah
satu permasalahan klasik di bidang transportasi. Ya, permasalahan tersebut
adalah minimnya sarana dan prasarana trasnportasi publik di mayoritas daerah.
Imbas dari bertahannya masalah tersebut adalah meningkatnya jumlah pembelian
kendaraan pribadi oleh masyarakat.
Di
tahun 2013 yang lalu jumlah penjualan kendaraan pribadi berupa motor dan mobil
serentak mengalami peningkatan. Penjualan sepeda motor meningkat sebesar
629.428, sedangkan mobil mengalami peningkatan sebesar 109.969 dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Diyakini peningkatan tersebut akan membuat industri
otomotif dalam negeri semakin berkembang. Namun, kenaikan tersebut juga diikuti
dengan munculnya masalah-masalah baru bagi masyarakat secara umum.
Masalah
yang ditimbulkan tidak lain adalah kemacetan yang saat ini dapat kita temui di
hampir seluruh jalan-jalan di daerah. Peningkatan penjualan kendaraan pribadi
tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan di beberapa wilayah. Selain itu,
sarana dan prasarana pendukung, seperti transportasi umum, belum tersedia
secara layak. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan
pribadi di jalan-jalan raya di daerah.
Jika
kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus, maka permasalahan yang muncul akan
semakin besar. Perkembangan industri otomotif nasional mungkin akan terjadi,
namun kemacetan akan semakin merata melanda daerah-daerah di Indonesia.
Kemacetan yang terjadi tentu berdampak pada meningkatnya konsumsi BBM dalam
negeri, berkurangnya waktu luang bagi masyarakat, serta bertambahnya tingkat
stress yang disebabkan kemacetan itu sendiri.
Langkah
yang konkrit dan berani harus diambil untuk mencegah masalah-masalah yang akan
muncul. Selaku pihak yang memiliki wewenang, sudah seharusnya pemerintah mulai
bertindak. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum yang memadai
harus dilakukan dalam skala nasional.
Hingga
saat ini, masyarakat Indonesia secara umum selalu disajikan berita mengenai
pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum di kota-kota besar di Pulau
Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ada kesan bahwa penyediaan sarana dan
prasarana transportasi umum saat ini hanya berfokus di daerah-daerah tertentu.
Singkat kata, tidak terlihat adanya masterplan pembangunan transportasi umum
secara nasional yang dimiliki pemerintah pusat.
Seharusnya
pemerintah pusat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Memang
otonomi daerah menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam membangun daerahnya
masing-masing. Namun, dalam hal penyediaan transportasi umum, pembangunan tidak
bisa dilakukan secara parsial daerah per daerah.
Langkah
awal yang sederhana dapat diambil oleh pemerintah pusat. Apa saja
langkah-langkah tersebut? Melalui wewenangnya, pemerintah misalnya dapat
meminta PT. KAI untuk mulai mengembangkan sarana dan prasarana transportasi
berbasis kereta api di wilayah luar Pulau Jawa. Jika dilakukan, hal tersebut
tentu akan semakin memangkas tingkat konsumsi kendaraan bermotor di wilayah
Indonesia secara umum.
Selain
itu, andil pemerintah pusat juga ditunggu dalam memecahkan masalah kemacetan
yang melanda daerah-daerah yang memiliki kedekatan secara geografis. Tidak
mungkin wilayah Jabodetabek dapat terbebas dari kemacetan jika pemerintah pusat
tidak ikut mempertemukan kepala-kepala daerah di sana. Atau bagaimana caranya
agar transportasi antar daerah Yogyakarta-Solo-Semarang dapat terbangun secara
baik jika tidak ada bantuan dari tingkat pusat? Jika terus menerus dilakukan
secara parsial, maka pembangunan transportasi umum di Indonesia tidak akan
berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.
Langkah
yang berani juga dapat diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,
seperti memberikan subsidi angkutan umum misalkan. Jika ketersediaan angkutan
memadai, dan ongkosnya tidak mahal, bukankah secara rasional masyarakat akan
lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi?
Jika masih ada kendala, seperti supir angkutan yang ugal-ugalan di jalan, pemerintah
juga seharusnya dapat menangani hal tersebut. Pemberian gaji terhadap supir
angkutan menjadi salah satu solusinya. Jika gaji telah diberikan, kesejahteraan
para supir angkutan umum juga secara bersamaan akan meningkat. Selain itu,
antar supir juga tidak perlu lagi bersaing untuk mendapatkan penumpang, karena
tidak ada lagi beban setoran yang mereka tanggung.
Sekali
lagi, keberanian dan kemauan harus dimiliki jika perbaikan transportasi umum
hendak terwujud. Kerjasama antar daerah juga harus secara intensif dibangun.
Jangan sampai pembangunan di suatu daerah justru menambah masalah di
daerah-daerah lain di sekitarnya. Jika kemauan dan keberanian telah ada, maka
bukan tidak mungkin kesatuan pembangunan transportasi umum akan membawa dampak
yang positif bagi bangsa ini kedepannya.
Sumber : http://writing-contest.bisnis.com
0 komentar:
Posting Komentar